profil pemerintah
proses pembangunan
Pemerintahan presiden era reformasi
Pemerintahan Gusdur
Pemerintahan Megawati
100

Kebebasan beropini dimulai pada era pemerintahan

BJ Habibie

100

MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal

20 Oktober 1999

100

Sebutkan nama presiden dan masa jabatan pada awal reformasi

BJ Habibie masa jabatan 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999

100

Tokoh yang disebut sebagai bapak literasi indonesia adalah 

Abdurahman wahid/gusdur

100

Masa pemerintahan gusdur berlangsung hingga diadakan nya 

sidang istimewa mpr pada tahun 2001

200

Pemerintahan BJ Habibie berfokus pada

Pada penataan kembali kondisi ketidakstabilan negara baik dari segi ekonomi maupun politik

200

Kebijakan ekonomi yang dilakukan BJ Habibie

Merekonstruksi perekonomian nasional dengan membentuk badan penyehatan perbankan nasional

200

Sebutkan presiden kedua pada masa reformasi dan wakilnya serta masa jabatannya

Presiden Abdurrahman Wahid wakilnya Megawati Soekarnoputri dan masa jabatan 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001

200

pemerintahan gusdur berlangsung tidak lebih dari dua tahun akibat dari

belum stabilnya konsolidasi politik Indonesia setelah peristiwa reformasi

200

 Momen penting pembangunan pada masa megawati terjadi saat 

saat dibuatnya undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional

300

Sesuai dengan mandat undang-undang Wakil Presiden berhak menggantikan posisi presiden setelah Presiden telah? 

Presiden sah mengundurkan diri

300

Kebijakan di bidang politik BJ Habibie

Melakukan pencabutan terhadap pembatasan pers merestui jejak pendapat untuk wilayah Timor Timur hingga berhasil mengadakan Pemilu pertama di masa reformasi

300

Sebutkan presiden ketiga pada masa reformasi dan wakil presidennya serta masa jabatannya

Presiden Megawati Soekarnoputri wakil presiden Hamzah haz masa jabatan 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004

300

Pada masa pemerintahan bj habibie Bappenas sebagai lembaga perancang pembangunan berhasil menyusun

menyusun program pembangunan (propenas) dalam jangka waktu 5 tahun

300

Megawati melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong perekonomian. Dua kebijakan yang dikenal pada masa ini adalah

privatisasi BUMN dan pengalokasian utang luar negeri untuk efektivitas pembangunan

400

Presiden BJ Habibie kemudian memimpin era peralihan dari pemerintahan orde baru menuju ke

Orde reformasi

400

Berapa tanggal diadakannya Pemilu pertama di masa reformasi

7 juni 1999

400

Sebutkan presiden ke-4 pada era reformasi dan wakilnya serta masa jabatannya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla masa jabatan 20 Oktober 2004-20 Oktober 2009

400

Sebutkan 9 bidang strategis negara 

hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan

400

Di bidang politik megawati berhasil membangun

membangun konsolidasi demokrasi hingga sukses mengadakan pemilu pertama di indonesia dimana masyarakat bisa memilih presiden secara langsung sebagai perwujudan hasil amandemen UUD 45 

500

Kenapa pemerintahan pada masa orde reformasi berlangsung secara lebih demokratis daripada periode pemerintahan yang sebelumnya

Karena masyarakat bisa bebas mendirikan partai dan mengikuti pemilu dengan lebih efektif

500

Mengapa BJ Habibie merekonstruksi perekonomian nasional

Karena Karena untuk menaikkan kembali nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang sebelumnya anjlok

500

Sebutkan presiden ke-5 pada era reformasi dan sebutkan wakilnya dan masa jabatannya

Presiden Joko Widodo pada tahun dan wakilnya Muhammad Jusuf Kalla pada periode 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2019 dan wakil presiden yang kedua Ma'ruf Amin pada periode 20 Oktober 2019 sampai 20 Oktober 2024

500

Abdurrahman wahid melanjutkan penataan perekonomian dengan

mengendalikan inflasi, menjaga kurs mata uang rupiah, dan merombak kinerja pemerintahan di berbagai departemen untuk menguatkan kembali sendi sendi perekonomian masyarakat

500

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah 

salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah

M
e
n
u