A
Istilah constitutie berasal dari bahasa Belanda yang secara ketatanegaraan memiliki arti ....
A. norma tertinggi masyarakat
B. pembentukan suatu negara
C. pedoman hidup beragama
B. pembentukan suatu negara
Panitia Sembilan dibentuk pada masa reses BPUPK untuk menyusun rancangan ....
A. naskah Proklamasi Kemerdekaan
B. Piagam Jakarta
C. konvensi nasional
B. Piagam Jakarta
Keanggotaan Panitia Hukum Dasar yang dibentuk dalam sidang BPUPK berjumlah ....
A. 8 orang
B. 19 orang
C. 27 orang
B. 19 orang
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (judicial review) merupakan kewenangan ....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komite Nasional Indonesia Pusat
B. Mahkamah Konstitusi
Perubahan rumusan Sila Pertama berimplikasi pada perubahan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menjadi ....
A. "Presiden ialah orang Indonesia asli"
B. "Presiden ialah warga negara yang taat"
C. "Presiden ialah beragama Islam asli"
A. "Presiden ialah orang Indonesia asli"
Hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikategorikan sebagai ....
A. konstitusi tertulis
B. bagian dari konvensi
C. konstitusi tidak tertulis
C. konstitusi tidak tertulis
Pada masa sidang II BPUPK, Panitia Keuangan dan Ekonomi diketuai oleh ....
A. Prof. Dr. Soepomo
B. Ir. Sukarno
C. Drs. Moh. Hatta
C. Drs. Moh. Hatta
Ciri utama dari Rancangan Pertama Batang Tubuh UUD hasil kerja Panitia Kecil 13 Juli 1945 adalah ....
A. terdiri atas 42 pasal tanpa pembagian bab
B. terdiri atas 14 bab dan Aturan Peralihan
C. terdiri atas 15 bab dan 36 pasal
A. terdiri atas 42 pasal tanpa pembagian bab
Lembaga judicial yang berwenang menguji materi Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang adalah ....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Majelis Permusyawaratan Rakyat
A. Mahkamah Agung
Urutan periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia setelah UUD 1945 periode pertama adalah ....
A. UUDS 1950 lalu Konstitusi RIS
B. Konstitusi RIS lalu UUDS 1950
C. UUD NRI 1945 Amendemen lalu UUDS 1950
B. Konstitusi RIS lalu UUDS 1950
Pidato kenegaraan Presiden sebelum tanggal 17 Agustus mengenai RAPBN merupakan contoh dari ....
A. hukum dasar tertulis
B. konvensi ketatanegaraan
C. undang-undang organik
B. konvensi ketatanegaraan
Ketua Panitia Hukum Dasar yang dibentuk oleh Ketua BPUPK pada tanggal 11 Juli 1945 adalah ....
A. Ir. Sukarno
B. Prof. Dr. Soepomo
C. Mr. A.A. Maramis
A. Ir. Sukarno
Hasil perbaikan akhir batang tubuh UUD oleh BPUPK pada Rancangan Ketiga memuat ....
A. 14 bab dan 42 pasal
B. 15 bab dan 36 pasal
C. 16 bab dan 37 pasal
B. 15 bab dan 36 pasal
Jumlah anggota PPKI sebelum dilakukan penambahan anggota oleh Ir. Sukarno adalah ....
A. 19 orang
B. 21 orang
C. 27 orang
B. 21 orang
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada era reformasi dilaksanakan menggunakan teknik ....
A. amandemen total
B. penyusunan ulang
C. adendum
Adendum adalah ketentuan, pasal tambahan, atau lampiran tertulis yang digunakan untuk mengubah tanpa harus membatalkan atau membuat hal baru secara keseluruhan.
C. adendum
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
A. hukum tertulis tertinggi
B. setara dengan Undang-Undang
C. peraturan pelaksana konvensi
A. hukum tertulis tertinggi
Tokoh yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kecil Penyusun Batang Tubuh UUD pada 13 Juli 1945 adalah ....
A. Ir. Sukarno
B. Prof. Dr. Soepomo
C. Mr. Achmad Soebardjo
B. Prof. Dr. Soepomo
Penjelasan Prof. Dr. Soepomo bahwa UUD NRI 1945 bersifat "singkat" mengandung arti bahwa UUD ....
A. dapat diubah kapan saja oleh MPR
B. hanya memuat aturan-aturan pokok
C. tidak memerlukan peraturan turunan
B. hanya memuat aturan-aturan pokok
Alasan Ir. Sukarno menambah 6 orang anggota PPKI tanpa persetujuan pihak Jepang adalah ....
A. mempercepat proses persidangan
B. menghapus kesan badan buatan Jepang
C. mengganti anggota yang tidak hadir
B. menghapus kesan badan buatan Jepang
Kesepakatan dasar MPR untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI 1945 didasari alasan bahwa mengubahnya sama dengan ....
A. membubarkan NKRI
B. mengganti sistem presidensial
C. menghapus otonomi daerah
A. membubarkan NKRI
Panitia Kecil yang dibentuk oleh Ir. Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 bertugas untuk ....
A. merumuskan naskah proklamasi
B. menyusun dasar negara
C. merancang batang tubuh UUD
B. menyusun dasar negara
Perbedaan mendasar antara Panitia Kecil 1 Juni 1945 dan Panitia Kecil 13 Juli 1945 terletak pada ....
A. jumlah anggota dan fokus tugasnya
B. lembaga pembentuk dan lokasi rapatnya
C. dasar hukum dan kewenangan politisnya
A. jumlah anggota dan fokus tugasnya
UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bersifat "supel" atau luwes karena ....
A. disusun dalam waktu sangat singkat
B. dapat mengikuti perkembangan zaman
C. pasal-pasalnya berorientasi teknis
B. dapat mengikuti perkembangan zaman
Perubahan kalimat Sila Pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta disepakati para tokoh pada tanggal ....
A. 16 Agustus 1945
B. 17 Agustus 1945
C. 18 Agustus 1945
C. 18 Agustus 1945
Penggunaan hak pilih warga negara dalam Pemilu merupakan bentuk pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya ....
A. Pasal 1 ayat (2)
B. Pasal 27 ayat (1)
C. Pasal 30 ayat (1)
A. Pasal 1 ayat (2)