UUD NRI TH. 1945
................adalah hukum dasar yang tidak tertulis yang memuat kebiasaan ketatanegaraan dalam sebuah negara, dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan biasanya hanya berupa aturan pelengkap.
KONVENSI
Prosedur penetapan UU/Perpu memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak berwenang sebelum rancangannya disahkan. Pihak yang memberikan persetujuan terhadap RUU adalah....
Presiden dan DPR
Pada saat memutus sebuah perkara, apabila landasan hukum yang digunakan saling bertentangan antara undang-undang khusus dan undang-undang umum, lembaga peradilan akan menggunakan undang-undang yang khusus. Hal tersebut sesuai dengan asas hukum, yaitu....
lex specialis derogat legi generali
Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, UU Nomor berapakah itu?
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mencabut Ketetapan MPR yang selama ini menjadi dasar pemberhentian Presiden Ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pencabutan ini bukan hanya sekadar langkah administratif, tetapi juga bagian dari upaya pemulihan nama baik Gus Dur, yang selama ini diwarnai kontroversi dan tuduhan yang tak pernah terbukti. TAP MPR Nomer berapakah itu?
TAP MPR Nomor II/MPR/2001