Hak Asasi
Manusia
Demokrasi
Pancasila
Sistem
Hukum NKRI
Hubungan
Internasional
Integrasi
Nasional
100

HAM adalah hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap manusia.

John Locke

100

demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat


Hans Kelsen


100

sistem hukum adalah seperangkat lembaga, prosedur, dan aturan hukum

JH. Merryman

100

hubungan antar bangsa dalam masyarakat dunia meliputi segala aspek kehidupan

Grayson Kirk

100

definisi integrasi nasional

proses penyatuan berbagai perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa.

200

equality, indivicibility dan accountability

Prinsip HAM

200

etimologi demokrasi


demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan)

200

ciri-ciri hukum

terdapat perintah dan/atau larangan, dan harus dipatuhi

200

tahapan dalam perjanjian internasional

perundingan - penandatanganan - pengesahan

200

landasan ideal dan landasan konstitusional untuk mengatasi ATHG

Pancasila dan UUD 1945

300

tindakan dengan tujuan menghancurkan seluruh/ sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis atau agama

kejahatan genosida

300

terdapat kesadaran hukum, ada konsensus dan  ada toleransi terhadap perbedaan

syarat proses demokratisasi

300

hukum berdasarkan waktu berlakunya

ius constitutum, ius constituendum, antar waktu

300

perjanjian ekstradisi

proses penangkapan narapidana lintas teritorial

300

perbedaan antara cara preventif dan represif terhadap permasalahan ATHG

preventif = bertujuan mengantisipasi masalah ATHG (yang belum/mungkin terjadi)

represif = bertujuan mengatasi masalah ATHG (yang sudah terjadi)

400

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI tentang HAM

instrumen perlindungan HAM

400

partisipasi rakyat, kesetaraan, kemerdekaan, supremasi hukum dan pemilu secara berkala

prinsip-prinsip demokrasi universal

400

sebutkan empat badan peradilan dibawah mahkamah agung

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara (ptun)

400

peran perwakilan diplomatik

1. sebagai alat/sarana memperlancar hubungan internasional

2. sebagai fungsi strategis dala hubungan antar bangsa

3. sebagai alat mengembangkan kepentingan negara di luar negeri

400

faktor-faktor penyebab konflik horisontal

- perbedaan individu terkait pendirian & perasaan

- perbedaan latar belakang kebudayaan

- perbedaan kepentingan

- perubahan nilai dalam masyarakat

500

hak memperoleh keadilan


UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 17-19

500

landasan operasional demokrasi di Indonesia

UU No. 42 Tahun 2008 tentang pilpres dan wapres

UU No. 12 Tahun 2008 tentang pilkada

UU No. 8 Tahun 2015 pilgub, bupati dan walikota

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

500

prinsip-prinsip negara hukum

1. pengakuan dan perlindungan HAM

2. peradilan yang bebas dan tidak memihak

3. legalitas hukum

500

landasan operasional dalam hubungan internasional negara Indonesia

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

500

contoh-contoh ancaman eksternal tehadap integrasi nasional

sengketa pulau, illegal fishing, sengketa perbatasan, sengketa wilayah laut, pelanggaran wilayah teritorial/ ZEE

M
e
n
u