Program pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto dalam lima tahun sekali
REPELITA
Dua sektor utama yang menjadi fokus utama pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru
EKONOMI PENDIDIKAN
Proyek yang dilakukan untuk mendukung kemajuan sektor industri di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru
INDUSTRIALISASI
Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965, yang menjadi salah satu alasan jatuhnya pemerintahan Orde Lama.
G30S PKI
Presiden pertama Indonesia yang mencetuskan konsep pembangunan nasional
SOEKARNO
Repelita merupakan program pembangunan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi .... di Indonesia
MAKRO
Sektor yang menjadi salah satu fokus utama pembangunan pada masa Orde Baru, selain sektor pertanian
INDUSTRI
Partai yang didirikan oleh Soekarno pada masa Orde Lama untuk mendukung pemerintahannya.
PNI
Kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk
KELUARGA BERENCANA
Jalan tol yang pertama kali dibangun di Indonesia pada tahun 1978
JAGORAWI
Presiden Indonesia yang memulai kebijakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran pada abad ke-21
JOKO WIDODO
Salah satu tokoh yang menjadi wakil Presiden pada masa pemerintahan Soekarno
MOHAMMAD HATTA
kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri
SWASEMBADA PANGAN
Presiden yang memimpin Indonesia pada masa Reformasi, setelah jatuhnya Orde Baru
BJ HABIBIE
Era emerintahan yang dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru, dengan fokus pada demokratisasi dan pemberantasan korupsi
ERA REFORMASI
SISTEM PEMBAYARAN MENGGUNAKAN BARCODE
QRIS
Berapa jumlah Repelita yang telah dilaksanakan selama pemerintahan Orde Baru?
ENAM
Nama kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang terdiri dari sembilan agenda
NAWA CITA
Kebijakan yang dipakai Belanda yang memaksa penduduk untuk menanam tanaman tertentu untuk diekspor, salah satunya adalah tanaman karet
MONOPOLI
Nama lembaga yang dibentuk setelah Reformasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah korupsi.
KPK