Soal A
Disebut apa lembaga negara dalam bahasa Belanda
Staatsorgaan
Menjelaskan mengapa lembaga negara sangat penting dalam menjaga keberlangsungan negara hukum!
Lembaga negara penting karena menjadi alat negara untuk menjalankan kewenangan sesuai konstitusi, menjaga keteraturan, menegakkan hukum, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara dilindungi. Tanpa lembaga negara kehidupan berbangsa bisa kacau karena tidak ada sistem yang mengatur
jelaskan dengan contoh nyata lembaga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan!
Peran utamanya dijalankan oleh TNI dan Polri. TNI menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, misalnya menjaga perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan. Polri menjaga keamanan dalam negeri, misalnya melakukan operasi pemberantasan terorisme dan menjaga keamanan saat pemilu
Bagaimana lembaga negara berperan dalam membangun kehidupan sosial dan budaya bangsa?
Melalui kementerian/lembaga terkait, seperti Kemendikbudristek yang menyusun kurikulum pendidikan, melestarikan budaya daerah, serta memajukan kebudayaan nasional. Contohnya, program revitalisasi bahasa daerah dan pelestarian cagar budaya
Bandingkan kedudukan DPR dan MA dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
DPR berkedudukan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi membuat undang-undang, menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Sementara itu, MA berkedudukan sebagai lembaga yudikatif yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili perkara sesuai undang-undang. Perbedaannya terletak pada ranah kekuasaan: DPR di bidang legislatif, MA di bidang peradilan
Mengapa fungsi lembaga negara harus saling melengkapi dan tidak boleh tumpang tindih?
Agar tercipta sistem check and balance, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin semua fungsi negara berjalan efektif. Jika fungsi tumpang tindih, bisa menimbulkan konflik kewenangan yang menghambat kinerja pemerintahan
Bagaimana peran lembaga negara dalam bidang ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat?
Melalui kebijakan fiskal, pengawasan APBN, penetapan regulasi ekonomi, dan pengelolaan sumber daya negara. Jika lembaga negara seperti DPR, BPK, dan pemerintah menjalankan perannya dengan baik, maka pembangunan bisa merata, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan rakyat meningkat
Jelaskan perbedaan mendasar antara lembaga negara utama (main state organs) dan lembaga negara penunjang (auxiliary state organs) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sertakan contohnya!
Lembaga negara utama adalah lembaga yang kewenangannya langsung ditentukan oleh UUD 1945 (misalnya MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK). Sedangkan lembaga penunjang adalah lembaga yang dibentuk melalui undang-undang untuk mendukung jalannya pemerintahan (misalnya KPK, KY, OJK). Perbedaan mendasarnya ada pada legitimasi konstitusional: lembaga utama bersumber langsung dari UUD, lembaga penunjang dari UU
Bandingkan fungsi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penegakan hukum, serta jelaskan mengapa keduanya tidak boleh saling mengambil kewenangan!
MA berwenang mengadili perkara kasasi, sengketa perdata/pidana, serta menyelesaikan peraturan di bawah UU. MK berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilu. Keduanya tidak boleh tumpang tindih karena berfokus pada ranah hukum berbeda: MA pada penegakan hukum positif, MK pada konstitusionalitas hukum
Analisislah bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR dapat menciptakan stabilitas politik sekaligus potensi konflik dalam penyusunan undang-undang!
Stabilitas tercipta karena DPR dan Presiden wajib bekerjasama dalam membentuk UU. Namun konflik muncul bila DPR dan Presiden memiliki pandangan politik berbeda, sehingga proses legislasi terhambat. Misalnya, saat pembahasan RUU kontroversial seperti RUU KUHP atau Omnibus Law, perbedaan pandangan politik bisa memicu polemik
Bagaimana peran BPK dalam menjaga transparansi keuangan negara dapat mencegah terjadinya korupsi sistemik?
BPK melakukan audit APBN/APBD secara menyeluruh, memberikan opini terhadap laporan keuangan, serta menyampaikan hasilnya ke publik dan DPR. Transparansi ini membuat penggunaan anggaran lebih akuntabel dan mempersempit ruang korupsi. Tanpa fungsi pengawasan BPK, korupsi bisa menjadi sistemik karena tidak ada lembaga independen yang mengontrol keuangan negara
Evaluasi lah efektivitas KPK sebagai lembaga negara penunjang dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikan contoh kasus!
Efektivitas KPK terlihat dari banyaknya kasus besar yang berhasil ditangani, seperti kasus suap ketua MK Akil Mochtar dan kasus e-KTP. Namun efektivitasnya menurun setelah revisi UU KPK tahun 2019 yang melemahkan kewenangannya, misalnya kewajiban izin dewan pengawas dalam penyadapan
Menurutmu, apakah sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) di Indonesia sudah berjalan ideal? Jelaskan dengan menganalisis praktik ketatanegaraan saat ini!
Secara teori, Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) dengan prinsip check and balance. Namun praktiknya belum ideal karena masih ada dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya pengawasan DPR, serta intervensi politik terhadap lembaga yudikatif. Contoh nyata adalah pengaruh politik dalam pemilihan hakim MK dan tarik-menarik kepentingan dalam pembahasan undang-undang
Banyak lembaga negara di Indonesia yang kewenangannya tumpang tindih, misalnya antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.
Apa dampak negatif dari tumpang tindih ini, lalu tawarkan solusi perbaikan kelembagaan yang realistis
Dampak negatif: koordinasi lemah, perebutan kewenangan, proses hukum berlarut-larut, serta berkurangnya kepercayaan publik
Solusi: 1. Revisi UU agar ada clear-cut authority (batas kewenangan jelas)
2. Pembentukan joint task force permanen antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan
3. Penguatan independensi KPK agar tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik
Bagaimana prinsip checks and balances diterapkan dalam hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia?
Prinsip checks and balances diterapkan dengan cara setiap lembaga negara memiliki kedudukan sederajat tetapi fungsi berbeda. Presiden (eksekutif) melaksanakan undang-undang, DPR (legislatif) membuat dan mengawasi undang-undang, sedangkan MA dan MK (yudikatif) menguji serta menegakkan hukum. Dengan begitu, ketiganya saling mengawasi sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan
BPK dan KPK termasuk lembaga pendukung yang penting dalam pengawasan. Namun sering dianggap belum maksimal.
Apa kelemahan peran BPK dan KPK dalam menjalankan fungsinya, serta berikan usulan perbaikannya!
BPK sering terkendala karena hasil audit tidak selalu ditindaklanjuti, sehingga efeknya kurang terasa. KPK juga melemah pasca revisi UU 2019, terutama karena kewajiban izin dewan pengawas untuk penyadapan. Solusinya, tindak lanjut audit BPK harus wajib diproses aparat hukum, dan independensi KPK perlu dikembalikan agar bisa bekerja tegas tanpa intervensi. Dengan begitu, kepercayaan publik pada lembaga pengawas dapat pulih
Sistem pemilu di Indonesia diawasi oleh KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara. Namun, berbagai masalah masih terjadi.
Menurutmu, apa tantangan terbesar KPU dan Bawaslu dalam menjamin pemilu yang jujur dan adil, dan bagaimana solusinya?
Tantangan terbesar bagi KPU dan Bawaslu adalah tingginya praktik politik uang, netralitas aparat, serta intervensi dari partai politik besar yang memiliki sumber daya melimpah. Selain itu, maraknya disinformasi di media sosial membuat pemilu semakin rawan manipulasi opini. Solusinya memperkuat sistem pengawasan dengan teknologi digital, memperketat sanksi terhadap pelanggaran pemilu, serta meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Jika langkah-langkah ini dijalankan, pemilu bisa lebih transparan, adil, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat
Mengapa eksekutif lebih dominan dibanding lembaga negara lain? Apa dampaknya?
Presiden punya peran ganda sebagai kepala negara dan pemerintahan, ditambah dukungan birokrasi serta koalisi DPR. Dampaknya, keseimbangan kekuasaan terganggu karena legislatif dan yudikatif sulit memberi kontrol yang kuat
Bagaimana cara membuat MA dan MK benar-benar independen?
Seleksi hakim harus transparan dan bebas intervensi politik, misalnya melibatkan panel independen dan akademisi. Masa jabatan juga perlu dijaga stabil, agar hakim tidak mudah ditekan kekuasaan
Mengapa hasil audit BPK sering tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran, dan apa langkah strategis agar audit berdampak nyata?
Karena BPK hanya memberi opini, tindak lanjut tergantung aparat hukum. Solusinya adalah mewajibkan setiap temuan signifikan diproses hukum, bukan hanya rekomendasi administratif
Bagaimana revisi UU KPK 2019 melemahkan fungsi pengawasan, khususnya dalam hal penyadapan?
Revisi UU mewajibkan izin dewan pengawas sebelum penyadapan, sehingga proses lambat dan rawan intervensi. Akibatnya, efektivitas pencegahan korupsi berkurang
Jika independensi KPK terus dilemahkan, apa risiko jangka panjang terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia?
Risiko terbesar adalah korupsi makin terstruktur, penegakan hukum melemah, dan publik kehilangan kepercayaan pada lembaga negara
Usulkan model kerja sama ideal antara BPK dan KPK agar temuan pelanggaran keuangan langsung ditindaklanjuti secara hukum!
BPK wajib menyerahkan temuan ke KPK bila ada indikasi pidana, dan KPK diberi kewenangan penuh untuk menindak tanpa izin tambahan
Jika BPK memiliki independensi penuh namun KPK lemah, apakah pemberantasan korupsi tetap efektif? Jelaskan!
Tidak, karena audit tanpa penegakan hukum hanya berakhir sebagai laporan administratif. BPK butuh KPK untuk mengeksekusi temuan. Jadi keduanya harus kuat agar fungsi pengawasan efektif
Bagaimana risiko politik memengaruhi efektivitas KPK dalam menangani kasus besar?
Intervensi politik bisa membatasi ruang gerak, terutama lewat revisi UU atau pembentukan dewan pengawas. Akibatnya, kasus besar sering ditunda atau dikompromikan demi kepentingan elite