1
Teknik ke 3 dalam pengharmonisasian rancangan undang undang
Ragam bahasa
2 cara sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yaitu
Sinkronisasi Vertikal dan Horisontal
Sinkronisasi peraturan perundang undangan dengan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sejajar. merupakan definisi sinkronisasi dengan cara
Sinkronisasi horisontal
Lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum
Lembaga negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan undang undang
Lembaga yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang undangan adalah
Lembaga legislatif dan eksekutif
Siapa yang menyatakan mengenai "Ternyata pembengkakan regulasi banyak terjadj di wilayah eksekutif"
Saldi Isra (MKRI: 2020)
Tujuan kegiatan harmonisasi menurut Hasan Wargakusumah
Mengetahui isi rancangan peraturan dalam berbagai aspek mencerminkan 3 keselarasan
Cara mengatasi Hiper regulasi
memadatkan subtansi dari peraturan yang akan dibuat
Sebutkan salah satu konsekuensi tumpang tindihnya aturan perundang undangan
Tidak ada kepastian hukum, dsb
Undang Undang mengenai tata urutan peraturan perundang undangan di indonesia setelah diperbarui yaitu
Undang-Undang Nomir 15 Taun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Undang Undang mengenai tata urutan peraturan perundang undangan di indonesia sebelum diperbarui yaitu
Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011
Apa upaya yang harus dilakukan untuk membenahi terjadinya pembengkakan regulasi di indonesia?
Membenahi proses lahirnya produk-produk regulasi yang ada di wilayah eksekutif
Sebutkan 2 permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang undangan di indonesia yang perlu diprioritaskan pembenahannya
Perencanaan peraturan perundang undangan yang tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan, materi muatan yang tidak tepat, dsb
Mengapa proses sinkronisasi/harmonisasi antar peraturan perundang-undangan harus terus dilanjutkan?
Supaya kualitas perundang-undangan dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Arti asas lex superiori derogat legi inferiori
Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang undangan yang secara hierarki lebih rendah, maka peraturan perundang undangan yang lebih rendah itu harus disisihkan.